Pindah KK Surabaya Gratis, Dugaan Pungutan Rp2 Juta Ditelusuri

Warga yang hendak pindah KK Surabaya seharusnya tidak dibebani biaya pelayanan administrasi kependudukan. Penegasan itu kembali menjadi perhatian setelah beredar dugaan permintaan Rp2 juta kepada warga di Gunung Anyar, sementara Pemerintah Kota Surabaya masih menelusuri duduk perkaranya.

Laporan detikNews menyebut dugaan tersebut muncul dari sebuah unggahan media sosial yang menyinggung pengurus RT/RW. Informasi itu belum menjadi kesimpulan pemeriksaan, sehingga penyebutan pungutan liar harus tetap ditempatkan sebagai dugaan sampai pemerintah menyampaikan hasil penelusuran.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya Irvan Wahyudradjad memastikan layanan pindah kartu keluarga serta administrasi kependudukan tidak dipungut biaya. Ia juga mengatakan instansinya sedang mendalami kasus yang beredar tersebut.

Kasus ini penting bagi warga karena urusan dokumen kependudukan kerap bersinggungan dengan pengantar lingkungan, perubahan data, dan perpindahan tempat tinggal. Warga perlu bisa membedakan biaya layanan pemerintah yang gratis, iuran lingkungan yang memiliki batas jelas, serta sumbangan yang memang diberikan secara sukarela.

Dugaan pungutan masih ditelusuri

Informasi awal yang tersedia belum menjelaskan siapa yang meminta pembayaran, bagaimana uang diminta, apakah uang telah diserahkan, atau berapa warga yang mengalami kejadian serupa. Sumber juga tidak memuat bukti transfer, alamat rinci, maupun tanggapan dari pengurus lingkungan yang dituduh dalam unggahan.

Keterbatasan itu perlu disebut terang agar pembaca tidak menganggap unggahan viral sebagai putusan. Pemeriksaan Pemkot diperlukan untuk mengetahui apakah pembayaran tersebut benar berkaitan dengan pengurusan KK, merupakan iuran untuk keperluan lain, atau memiliki konteks yang belum muncul dalam laporan awal.

Irvan menegaskan kepada warga bahwa pengurusan administrasi kependudukan gratis. “Gak ada, pengurusan adminduk gratis,” katanya seperti dikutip detikNews dari detikJatim pada Minggu, 25 Oktober 2026.

Pernyataan gratis itu menjadi patokan awal bagi warga yang berhadapan dengan permintaan uang saat mengurus dokumen. Namun, penetapan ada atau tidaknya pelanggaran dalam peristiwa Gunung Anyar tetap menunggu hasil pendalaman, bukan penilaian berdasarkan potongan informasi di media sosial.

Sikap hati-hati juga melindungi semua pihak. Warga berhak mendapatkan layanan tanpa pungutan yang tidak berdasar, sedangkan orang atau lembaga yang disebut dalam sebuah unggahan berhak tidak dinyatakan bersalah sebelum fakta diperiksa.

Jalur resmi pindah KK Surabaya

Menurut keterangan Irvan dalam laporan tersebut, warga dapat mengurus administrasi kependudukan melalui jalur daring maupun luring. Pilihan tempat layanan yang disebut meliputi kelurahan, kecamatan, SPP, MPP Siola, dan balai RW.

Pilihan kanal ini memberi warga cara untuk berhubungan langsung dengan petugas layanan. Jika ada orang yang meminta pembayaran di luar mekanisme resmi, warga dapat berhenti sejenak dan menanyakan nama layanan, dasar biaya, tujuan pembayaran, serta bukti resminya sebelum menyerahkan uang.

Halaman pelayanan Kartu Keluarga Disdukcapil Surabaya menjelaskan bahwa pengajuan layanan KK tertentu dapat dilakukan secara mandiri atau dengan bantuan kecamatan melalui KLAMPID. Dokumen yang diajukan akan melalui pemeriksaan dan validasi sebelum dokumen elektronik diterbitkan.

Situs resmi tersebut mencantumkan biaya gratis untuk layanan KK yang dijelaskan di halamannya. Waktu penyelesaian yang tertera adalah tujuh hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar, tetapi warga tetap perlu membaca persyaratan yang sesuai dengan keperluannya.

Jenis perpindahan tidak selalu sama. Pindah dalam kota, pindah datang, dan pindah keluar dapat membutuhkan dokumen atau alur berbeda, sehingga daftar syarat untuk satu layanan tidak boleh dianggap berlaku otomatis bagi layanan lainnya.

Cara paling aman ialah membuka kanal resmi dan memilih layanan yang tepat sebelum mengunggah berkas atau mendatangi loket. Warga juga dapat meminta petugas menjelaskan jika istilah pada formulir atau status pengajuan membingungkan, tanpa menggunakan jasa perantara yang menawarkan jalan pintas berbayar.

Biaya layanan berbeda dari iuran lingkungan

Polemik ini juga memperlihatkan pentingnya membedakan biaya pelayanan adminduk dari iuran warga. Pemerintah Kota Surabaya telah menerbitkan surat edaran pada 2026 yang mengatur batas penarikan iuran oleh RT dan RW. Dokumen bernomor 100.3.4.3/16871/436.1.1/2026 itu ditujukan sebagai pedoman bagi camat dan lurah.

Menurut penjelasan resmi Pemkot Surabaya, iuran dapat ditarik untuk keamanan dan kebersihan. Penerangan fasilitas lingkungan juga termasuk apabila fasilitas itu belum berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah. Batas itu berarti label iuran lingkungan tidak dapat dipakai untuk membebankan biaya pada setiap urusan warga.

Pemkot secara khusus menyebut pungutan untuk warga pindah datang, pengantar RT/RW, pendataan warga, dan biaya sejenis sebagai hal yang dilarang. Keterangan tersebut relevan bagi warga yang sedang mengurus perpindahan dokumen, meski tidak dengan sendirinya membuktikan tuduhan dalam kasus yang sedang ditelusuri.

Sumbangan sukarela memiliki ciri berbeda. Penjelasan Pemkot menyatakan sumbangan semacam itu tidak boleh disertai penetapan jumlah dan waktu oleh pengurus, sebab keputusan memberi berada pada warga.

Dana swadaya untuk pembangunan lingkungan juga mempunyai mekanisme tersendiri. Pemkot menjelaskan perlunya pembahasan bersama warga, pengelolaan yang transparan, dan verifikasi lurah, sehingga penggalangan dana tidak berjalan sebagai permintaan sepihak yang disamarkan sebagai kewajiban administrasi.

Dasar pengaturan RT/RW di kota ini antara lain Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pembinaan RT, RW, dan LPMK. Catatan JDIH Kota Surabaya menunjukkan peraturan tersebut berstatus berlaku dan ditetapkan pada 2 November 2022.

Perbedaan kategori pembayaran itu penting dalam pemeriksaan kasus. Tidak setiap uang yang dikumpulkan di lingkungan otomatis merupakan pungutan liar, tetapi biaya yang dikaitkan dengan layanan pemerintah gratis perlu dimintakan dasar dan penjelasannya.

Apa yang dapat dilakukan saat diminta membayar

Warga yang menghadapi permintaan uang sebaiknya tidak buru-buru menuduh, tetapi juga tidak perlu langsung membayar. Tanyakan keperluan uang tersebut, siapa yang menetapkannya, apakah ada hasil musyawarah, dan apakah permintaan itu merupakan syarat agar dokumen diproses.

Simpan informasi yang diterima secara utuh. Catatan tanggal, tempat, pihak yang berkomunikasi, besaran yang diminta, serta bukti pesan atau pembayaran dapat membantu petugas memahami peristiwa jika warga memilih membuat pengaduan.

Warga dapat lebih dahulu mengonfirmasi prosedur kepada petugas pada kantor layanan yang disebut Dispendukcapil. Langkah ini membantu memisahkan syarat resmi pengurusan dokumen dari permintaan lain yang mungkin muncul di tingkat lingkungan.

Situs Disdukcapil Surabaya menyediakan kanal “Lapor Pungli Dukcapil” melalui nomor layanan pengaduan integritas 081131157777. Kanal itu ditujukan untuk dugaan pungutan liar atau gratifikasi yang berkaitan dengan layanan Disdukcapil, bukan jaminan bahwa semua persoalan lingkungan ditangani melalui nomor yang sama.

Pelapor sebaiknya menyampaikan kejadian secara faktual dan tidak melebihkan tuduhan. Sebutkan apa yang diminta, hubungan permintaan tersebut dengan layanan adminduk, dan bukti yang tersedia, lalu biarkan petugas memeriksa apakah pengaduan masuk dalam kewenangannya.

Informasi pribadi juga perlu dijaga. Mengunggah dokumen KK, nomor induk kependudukan, alamat lengkap, atau percakapan yang memuat data sensitif ke ruang publik dapat menimbulkan masalah baru, padahal bukti dapat diserahkan melalui kanal yang berwenang.

Pembaca yang ingin mengikuti isu pelayanan publik di daerah dapat membuka berita daerah lainnya. Untuk urusan dokumen, rujukan utama tetap situs dan petugas resmi karena persyaratan dapat berbeda menurut jenis layanan.

Hal yang masih perlu dijawab Pemkot

Penelusuran Pemkot diharapkan menjawab perkara dasar: apakah permintaan Rp2 juta benar terjadi, siapa yang meminta, untuk keperluan apa uang itu diminta, serta apa kaitannya dengan perpindahan KK. Sampai jawaban itu tersedia, publik baru memiliki klaim dalam unggahan, penegasan bahwa layanan gratis, dan keterangan bahwa kasus sedang didalami.

Hasil pemeriksaan juga dibutuhkan untuk menentukan tindak lanjut yang tepat. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah perlu menjelaskan bentuk penanganannya; jika tuduhan tidak sesuai fakta atau memiliki konteks lain, penjelasan itu pun penting agar nama pihak yang disebut tidak terus dihakimi.

Pemkot dapat menggunakan kasus ini untuk menilai apakah informasi biaya dan kanal pengaduan sudah cukup mudah ditemukan warga. Ketersediaan layanan di banyak titik akan lebih berguna jika setiap tempat menyampaikan pesan yang sama tentang biaya, syarat, dan jalur penyelesaian keluhan.

Pengurus lingkungan juga berkepentingan menjaga pencatatan iuran dan hasil musyawarah. Keterangan yang terbuka mengenai tujuan, jumlah, dan penggunaan dana dapat mencegah biaya lingkungan bercampur dengan pelayanan administrasi yang memang gratis.

Bagi warga yang sedang pindah KK Surabaya, pegangan terpenting saat ini jelas: layanan adminduk dinyatakan gratis dan permintaan uang yang dikaitkan dengan proses tersebut patut dikonfirmasi melalui jalur resmi. Selanjutnya, publik perlu menunggu hasil penelusuran Pemkot atas dugaan Rp2 juta itu, sebab jawaban berbasis pemeriksaan jauh lebih berguna daripada vonis yang lahir dari unggahan viral.

Sumber

• detikNews: Pemkot Telusuri Viral Pungli Ganti KK di Surabaya Bayar Rp 2 Juta